Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin (MHM), Konselor Mohamed Abdelsalam, menyoroti peran penting yang telah dimainkan para pemimpin agama sepanjang sejarah sebagai pemandu moral, yang mengarahkan umat manusia menuju hidup berdampingan secara damai. Ia mencatat bahwa mereka sangat penting dalam menegakkan kerangka moral masyarakat dan individu. Abdelsalam menekankan hubungan erat antara agama dan etika, menjelaskan bahwa banyak orang beragama melihat nilai-nilai moral mereka tidak dapat dipisahkan dari keyakinan mereka, yang menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip agama dalam membentuk perilaku etis.

Dalam sambutannya pada pertemuan persiapan KTT Masa Depan PBB di New York, Sabtu (21/9/2024), Sekretaris Jenderal MHM menyatakan bahwa para pemimpin agama, dengan memanfaatkan nilai-nilai bersama lintas agama, memiliki kesempatan unik untuk menjembatani kesenjangan, meningkatkan pemahaman, dan membantu membangun masyarakat yang lebih damai dan adil. Untuk melakukan ini secara efektif, mereka harus diberdayakan dan didukung dalam proses pengambilan keputusan, diberi platform di media, dan diberikan sumber daya yang mereka butuhkan. 

Hal ini, kata Konselor Abdelsalam, akan memungkinkan mereka untuk memenuhi perannya di masyarakat dengan lebih baik dan melawan suara-suara ekstremisme, kekerasan, dan rasisme—individu-individu yang salah memahami atau dengan sengaja memutarbalikkan pesan-pesan inti agama, yang sering kali untuk tujuan politik atau sektarian yang sempit. Konselor Abdelsalam menekankan perlunya dukungan ini, terutama mengingat banyaknya tantangan, perang, dan konflik yang dihadapi dunia saat ini.

Sekjen lebih lanjut menekankan bahwa MHM, yang dipimpin Grand Syekh AL Azhar, Imam Akbar Dr. Ahmed Al-Tayeb, Imam Besar Al-Azhar, sangat yakin akan peran kuat agama dalam mengatasi tantangan global. Keyakinan ini telah mendorong MHM untuk secara aktif mempromosikan koeksistensi damai, toleransi, dan dialog antaragama. Salah satu hasil paling menonjol dari visi ini adalah penandatanganan Dokumen Persaudaraan Manusia oleh dua pemimpin agama terkemuka di dunia—Grand Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiskus, Paus Gereja Katolik—di Abu Dhabi pada 2019. Menyadari pentingnya dokumen tersebut dalam mendorong dialog dan kerukunan antaragama, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal penandatanganan sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. 

Sekretaris Jenderal MHM menambahkan bahwa dokumen tersebut telah memicu gerakan global untuk memperkuat dialog antaragama, pertukaran budaya, dan hubungan antarmanusia di berbagai komunitas. Dokumen tersebut juga telah menghasilkan kolaborasi yang lebih besar dalam menangani berbagai masalah global yang mendesak saat ini. Misalnya, MHM menyelenggarakan KTT Pemimpin Agama Global untuk Iklim dan meluncurkan "Seruan Hati Nurani: Pernyataan Bersama Abu Dhabi untuk Iklim," yang ditandatangani 30 tokoh agama terkemuka di seluruh dunia. Pernyataan ini menyerukan para pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan konkret dan berdampak terhadap perubahan iklim. 

Selain itu, MHM menyelenggarakan Paviliun Iman pertama di COP28, yang menandai momen bersejarah dalam proses COP. Upaya ini akan berlanjut di COP29 di Azerbaijan, di mana paviliun akan berfungsi sebagai platform global bagi para pemimpin agama untuk mengatasi tantangan iklim. Dewan juga terlibat dalam beberapa inisiatif lain, termasuk tur "Dialog antara Timur dan Barat", "Konvoi Perdamaian" internasional Dewan, dan "Forum Pembawa Perdamaian yang Berkembang," yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan peran agama dalam mempromosikan perdamaian dan mengatasi tantangan global.

Dalam sambutan penutupnya, Sekretaris Jenderal MHM mendesak penyelenggara KTT Masa Depan untuk mengintegrasikan perspektif agama ke dalam diskusi tentang perubahan iklim, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan tata kelola. Ia juga merekomendasikan untuk memasukkan bagian khusus tentang "dialog antaragama dan antarbudaya" dalam setiap piagam atau hasil KTT, dengan mencatat bahwa hal ini akan memperkaya dialog dengan menggabungkan berbagai perspektif dan memanfaatkan kearifan agama dan budaya masyarakat. Selain itu, Konselor Abdelsalam juga menekankan pentingnya membentuk komite eksekutif yang berasal dari KTT untuk mengubah tujuan, strategi, dan komitmennya menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti. Rencana ini, katanya, harus dilaksanakan di tingkat akar rumput melalui kemitraan dengan masyarakat sipil, serta para pemimpin agama dan budaya setempat.

Universitas Columbia menjadi tuan rumah pertemuan persiapan untuk KTT Masa Depan pada tanggal 22-23 September di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyiapkan panggung untuk debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB. KTT tersebut akan menampilkan sesi-sesi yang difokuskan pada lima bidang utama: pembangunan dan pembiayaan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan, masa depan digital untuk semua, pemuda dan generasi mendatang, serta tata kelola global. Isu-isu lain yang menjadi pusat misi PBB, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan krisis iklim, juga akan dibahas. Hasil langsung dari KTT tersebut akan mencakup draf akhir Pakta untuk Masa Depan, Pakta Digital Global, dan deklarasi tentang generasi mendatang.